Home »
Berita »
Politk »
Gunakan Dana Abadi Umat Untuk Biayain Infrastruktur Tapi Malah Hapus Perda Syariah
Monday, 20 June 2016
Gunakan Dana Abadi Umat Untuk Biayain Infrastruktur Tapi Malah Hapus Perda Syariah
Beredar kabar rencana Pemerintah Jokowi JK yang akan menggunakan dana abadi ummat yang berasal dari dana haji yang tersimpan dikementerian agama, agar digunakan untuk membiayai infrastruktur dengan alasan demi kepentingan rakyat banyak
Rencana tersebut seolah menjadi sebuah standar ganda pemerintah, ketika disatu kesempatan Jokowi memutuskan membatalkan banyak peraturan daerah termasuk peraturan daerah Syariah yang dibuat untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat Islam; tetapi disisi lain Jokowi justru mengambil kepentingan milik umat yang berada di kementerian agama dengan alasan pembiayaan infrastruktur
Umat Islam hanya dimanfaatkan ketika ada sesuatu yang menguntungkan saja seperti terkait dana abadi umat yang berasal dari dan dan haji; sementara untuk permintaan untuk adanya aturan daerah yang melindungi dan menjaga kepentingan Umat Islam jutru dibatalkan oleh pemerintah saat ini
Dana abadi umat atau dana haji yang selama ini berada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dalam bentuk sukuk dana haji (SDHI) menjadi sukuk proyek. SDHI sendiri merupakan salah satu bentuk surat berharga syariah negara (SBSN) yang tidak diperjualbelikan di pasar. Dana dari sukuk SDHI selama ini digunakan pemerintah sebagai salah satu sumber penambal defisit anggaran.
Penambal defisit anggaran, yang menjadi persoalan adalah Umat Islam itu sendiri tidak banyak yang mengetahui bahwa dana abadi dan dana haji yang terkumpul selama ini salah satunya untuk penambal defisit anggaran bahkan kedepannya akan menjadi pembiayaan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah
Saat ini total dana haji dan dana abadi umat mencapaiRp 44 triliun. Sebesar Rp 35 triliun di antaranya tersimpan dalam bentuk SDHI. Selebihnya, tersimpan pada sejumlah bank syariah. Anggito Abimanyu, Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama mengatakan, penempatan dana haji di sukuk proyek akan lebih bermanfaat karena bisa digunakan untuk pembiayaan infrastruktur.
Miris, Umat Islamnya sendiri tidak mengetahui, sementara keinginan sebagai umat Mayoritas yang ingin dijaga dan dilindungi kepentingan melalui peraturan daerah syariah malah diabaikan oleh pemerintah bahkan akan dibatalkan secara sepihak
Diambil keuntungannya, dibuang aturannya; itulah standar ganda pemerintah saat ini
(Adityawarman @aditnamasaya)
Artikel Terkait Gunakan Dana Abadi Umat Untuk Biayain Infrastruktur Tapi Malah Hapus Perda Syariah :
Jokowi: "Duitnya Ada.. Duitnya Ada", Sri Mulyani: Duit Gak Ada, Anggaran Dipangkas Rp133 TNaikin BBM, sudah.. Cabut subsidi listrik dll, sudah.. Hutang kesana-kemari, sudah.. Tax amnesty, sudah..Kok, APBN kita masih saj ...
Catatan Anak Medan soal Kerusuhan SARA di Tanjung Balai: "Orang Medan Sangat Toleran, Asal Jangan Diusik!"Kerusuhan berbau SARA di kota Tanjung Balai Sumut (Baca: Akibat Perilaku Intoleran Warga Tionghoa, Vihara Dibakar Tanjung Balai M ...
Tiongkok Menargetkan 200 Juta Penduduknya Masuk IndonesiaIndonesia perlu lebih mewaspadai keberadaan perusahaan asing yang menjalankan bisnisnya di dalam negeri. Sebab perusahaan luar it ...
Wasekjen MUI Pusat: Kalau Azan Dilarang Pakai Pengeras Suara, Saya Pimpin Perangnya!Kerusuhan berbasis konflik SARA kembali terjadi di Tanah Air. Setahun lalu konflik serupa terjadi di Tolikara, belahan timur Indo ...
Gerakan Tolak Ahok Mulai Membahana di JakartaWarga masyarakat Condet Jakarta Timur termasuk berbagai ormas dan elemen masyarakat menyatakan menolak keras kedatangan Ahok yang ...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment