Paska kekalahan beruntun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen, media-media pendukung kubu Jokowi terus menerus menyebarkan opini negatif dan berita bernada kebencian terhadap Koalisi Merah Putih (KMP).
MetroTV misalnya menyebut KMP dengan istilah Koalisi Pendukung Prabowo (KPP) untuk memberi kesan para pendukung Prabowo yang sakit hati dan ingin membalas dendam.
Berikut kultwit dari akun @SangPemburu99 yang menjelaskan aksi media-media pendukung Jokowi yang sudah memprovokasi masyarakat Indonesia dengan tayangan-tayangannya.
***
Kalau kita cermati, dlm bbrp waktu terakhir ini, terjadi "operasi media" oleh media2 besar berskala nasional pendukung Jokowi.
"Operasi media" itu dilancarkan kubu JKW kpd kubu KMP sbg respon atas serangkaian kekalahan yg diderita KIH (koalisi pendukung JKW) di DPR.
"Operasi media" dilancarkan oleh media2 nasional baik TV, media cetak, maupun media online yg selama ini mjd pilar utama pencitraan JKW.
Siapa saja media2 pilar pencitraan JKW itu? Tdk perlu saya sebutkan, Anda semua pasti sudah tahu, hehehe
Melalui "operasi media" itu, mereka berupaya membuat semacam "branding" thd kubu Koalisi Merah Putih (KMP).
"Branding" yg disematkan media2 corong JKW itu kpd KMP adalah: pertama, KMP tak lebih dari Koalisi Pendukung Prabowo, koalisi sakit hati.
Mereka berupaya membentuk "imej" di masyarakat bahwa keberadaan KMP hanyalah sbg alat balas dendam Prabowo atas kekalahan di Pilpres lalu.
Mereka berusaha mengopinikan bahwa KMP adalah gerombolan partai2 pendukung Prabowo yg tdk bisa "move on" dari kekalahan dlm Pilpres kemarin.
"Branding" kedua, mereka mengopinikan bahwa KMP adalah kelompok yg anti-demokrasi & karenanya dianggap membahayakan demokrasi di negeri ini.
Seolah2 KMP adalah monster yg menakutkan yg mengancam kehidupan demokrasi yg telah dinikmati sejak era reformasi.
Karena itu mereka kerap menjuluki KMP sebagai "Koalisi Neo Orba", "Koalisi Neo Soehartois" dan julukan2 yg naif lainnya.
"Branding" ketiga, media2 corong JKW itu berupaya membentuk opini bhw KMP adalah kumpulan org2 licik yg menghalalkan segala cara.
Mereka menuduh KMP telah memanipulasi aturan dg cara2 licik demi menggolkan tujuannya: mengganggu & menjatuhkan pemerintahan JKW.
Dengan beberapa "branding" yg mereka bangun itu, target mereka adalah memancing kemarahan rakyat scr luas kepada KMP.
Dan masyarakat akan menganggap KMP sbg kelompok tirani, sedangkan JKW & koalisinya seakan2 sbg pihak yg terzalimi.
Melalui kultwit singkat ini, kita akan bantah "branding" yg mereka sematkan kepada KMP.
Pertama, tuduhan bhw KMP tak lebih dari Koalisi Pendukung Prabowo. Mereka lupa bahwa KMP telah menyepakati sebuah Koalisi Permanen.
Koalisi permanen artinya sebuah koalisi strategis jangka panjang, bukan koalisi temporer yg bubar begitu capres yg didukungnya gagal menang.
Dan sesungguhnya, terbentuknya KMP sbg koalisi permanen adalah sebuah tradisi politik baru yg bagus utk kehidupan demokrasi.
Karena dg Koalisi Permanen, KMP akan scr efektif berperan sbg "penyeimbang" bagi pemerintahan JKW-JK agar tdk semena2 dg kekuasannya.
Bahkan di dalam dokumen penandatanganan Koalisi Permanen itu sama sekali tdk ada kalimat yg menyebut dukungan utk Prabowo-Hatta.
Tujuan terbentuknya KMP adalah sbg benteng pertahanan dari paham liberalisme yg dirasakan semakin merusak tatanan sosial kita.
KMP juga bertujuan untuk mencegah negeri ini semakin dikendalikan kekuatan asing yg terus menggurita & menguasai kekayaan negeri ini.
KMP mengemban misi yg berat utk melawan persekongkolan para pemilik modal (mafioso) & pemilik media yg berdiri di belakang JKW.
Kedua, bantahan bahwa KMP adalah kelompok yg anti-demokrasi dan membahayakan kehidupan berdemokrasi di negeri ini.
KMP berkomitmen mendukung kehidupan demokrasi yg sesuai dgn falasafah & kepribadian bangsa, bukan demokrasi liberal yg kebablasan.
Demokrasi adlh sebuah prinsip kehidupan bernegara. Sedangkan teknis pelaksanaannya tdk bs dimonopoli o/ penafsiran tunggal sekelompok orang.
Dan sejauh ini, cara2 yg ditempuh KMP untuk memperjuangkan tujuan2 politiknya selalu dalam koridor prinsip demokrasi dan konstitusi.
Dan salah satu mekanisme yg diakui sbg bagian dari konsekuensi sistem demojrasi adalah pemgambilan keputusan dgn cara voting.
Kalau dlm berbagai voting itu KMP selalu unggul atas KIH bkn berarti KMP bertindak tdk demokratis, tp KIH-nya yg gagal menggalang dukungan.
Legowo atas hasil voting adalah konsekuensi logis dari demokrasi. Kalau gak mau legowo ya ganti aja sistemnya. Sistem apa? Yo mbuhh.. :D
Ketiga, Bantahan terhadap "branding" ketiga bahwa KMP adalah kumpulan orang2 licik. Pertanyaannya, dimana letak liciknya? Semua sesuai aturan main.
Semua langkah politik yg dilakukan KMP tak satupun yg melanggar konstitusi dan melalui mekanisme demokrasi. Dimana liciknya?
Kalau KMP dituduh merekayasa aturan main (misal dlm UU MD3), sesungguhnya mereka pura2 lupa bhw dlm politik "rekayasa" adalah biasa.
Sepanjang "rekayasa" itu dilakukan seauai dgn mekanisme dan prosedur yg diakui dan dlm koridor konstitusi, tdk ada yg salah dgn itu.
Dan sekali lagi, kenapa PDIP tdk bisa menggalang dukungan utk "menghadang" rekayasa itu? Kok yg disalahkan KMP?
Dan satu catatanlagi, bahwa pemilihan pimpinan DPR/MPR dgn sistem paket spt diatur dlm UU MD3 itu sesungguhnya bukan barang baru.
Kita tentu masih ingat (kecuali yg pura2 lupa :-) ) bhw sistem paket ini pernah diterapkan pd thn 1999 dan 2004. Dan tdk ada masalah.
Lalu kenapa sekarang diributkan pihak sebelah seakan2 mau kiamat karena "sudah pasti kalah" dlm perebutan pimpinan DPR/MPR itu?
Kembali ke topik awal soal "operasi media" yg dilancarkan media2 pro- Jokowi kepada KMP. Saya rasa itu akan sia2 & tdk akan mengubah apapun.
Seperti kata @PartaiSocmed dalam kultwitnya kemarin, KMP sudah terlanjur solid dan makin sulit bagi KIH untuk memecah soliditasnya itu :-)
Dan sbg penutup saya tunjukkan 1 bukti "operasi media" tsb bhw nanti di @Metro_TV jam 20.00 WIB akan disiarkan acara "Jokowi Melawan Tirani".
Sekian
(by @SangPemburu99)
0 comments:
Post a Comment