Oleh : Berric Dondarion
Tidak perlu menjadi naif dan menjadi lugu, kita semua sudah mengetahui bahwa alasan ICW memuji-muji visi hukum Jokowi setinggi langit; mengatakan visi penegakan korupsi Jokowi-JK lebih konkret daripada kubu Prabowo-Hatta; dan terakhir mengatakan kubu Prabowo-Hatta lebih tersandera kasus korupsi daripada Jokowi-JK adalah karena pendiri organisasi ini seperti Faisal Basri dan Todung Mulya Lubis mendukung Jokowi-JK.
Dalam kondisi normal, dalam artian ketika ICW tidak tersandera oleh kepentingan politik para pendiri dan sampai tahap tertentu kepentingan maka ICW tidak akan mengeluarkan pendapat bahwa kubu Jokowi lebih reformis dan lebih anti korupsi daripada Prabowo-Hatta. Bukankah ICW sendiri yang kecewa karena Jokowi terlihat acuh tidak acuh dengan kasus korupsi di dinas pendidikan Pemprov DKI Jakarta ketika terbukti telah terjadi duplikasi anggaran sebesar Rp. 700miliar dan mark up harga Rp. 500miliar? Apakah ini yang disebut ICW sebagai program konkret anti korupsi dari Jokowi untuk Indonesia?
“…Jokowi menyebut tak membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum. Jokowi beragumentasi dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi.
Atas hal itu, Febri [Hendri, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik] menilai hal sebaliknya yang justru harus dilakukan gubernur DKI Jakarta. Mark up dan duplikasi itu, kata Febri berada dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang sudah disahkan oleh DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah DKI Jakarta.
Penegak hukum, lanjut Febri, akan melakukan kajian kemungkinan adanya suap penyuap antara DPRD DKI dan oknum PNS untuk meloloskan mata anggaran yang terindikasi mark up dan duplikasi.
…
Febri menambahkan, jika penegak hukum mau lebih dalam mendalami, kerugian negara bisa dilihat dari pengunaan anggaran negara untuk membahas APBD.
Karena itu Febri menyayangkan langkah gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang tidak melaporkan dugaan tersebut ke ranah hukum…”
http://m.tribunnews.com/metropolitan/2014/04/13/icw-nilai-langkah-jokowi-tak-lapor-indikasi-korupsi-disdik-dki-ke-penegak-hukum-tidak-tepat
Pujian ICW kepada Jokowi-JK yang didukung oleh PDIP yang merupakan partai terkorup untuk tahun 2009-2014 adalah aneh, tidak ada kata lain selain aneh. Coba kita simak juga pernyataan dari Faisal Basri, salah satu pendiri ICW yang menuduh Jokowi korupsi dana CSR, dan temannya, Fadjroel Rahman yang menuduh korupsi waktu dan korupsi jabatan. Pernyataan ini dibuat sebelum mendukung Jokowi-JK, dan tidak tahu hari ini kesiwer apaan sehingga berubah 180 derajat dan malah mendukung Jokowi yang sebelumnya mereka tuduh korupsi CSR dan korupsi waktu:
Fadjroel Rahman (Pendukung Jokowi non Partai):
“Sikap ini bisa saja membuat rakyat bertanya-tanya, katanya Jokowi mau melayani publik? Kok malah ke Blitar? Malah ke makam Bung Karno? Itu kan urusan partai. Itu mesti diprotes oleh masyarakat Jakarta. Jangan ada yang manfaatkan hari-hari kedinasan untuk urusan partai. Masyarakat Jakarta yang harus mengingatkan dia, memprotes dia.
Sikap Jokowi yang mementingkan urusan partai itu membuat sosoknya tidak lagi istimewa dan tidak berbeda dari pejabat-pejabat publik lainnya. Pasalnya, pejabat publik lain juga banyak yang lebih mementingkan urusan partai dibandingkan menjalankan tugasnya.”
http://nasional.kompas.com/read/2014/03/13/1535306/.Katanya.Jokowi.Mau.Melayani.Publik.Kok.Malah.ke.Blitar.
Faisal Basri (pendiri ICW):
“Saya sudah duga pasti [CSR] akan bermasalah. Namanya gubernur [Jokowi] kan orang politik, nanti kan takutnya dibawa untuk kepentingan pemilu, kepentingan politik, kepentingan partai, gimana…”
http://www.merdeka.com/jakarta/faisal-basri-kelola-dana-csr-ahok-salahgunakan-kekuasaan.html
Korupsi dana CSR, dan korupsi waktu dan jabatan untuk kepentingan sendiri apakah dilihat oleh ICW sebagai langkah konkret penegakan anti korupsi oleh Jokowi dan JK? Perlu diingat bahwa sejelek-jeleknya Prabowo dan Hatta tapi mereka tidak korupsi, Prabowo karena tidak pernah menjadi pejabat dan tidak pernah melakukan penyuapan serta Hatta karena terbukti mengundurkan diri sebelum maju sebagai cawapres Prabowo sedangkan Jokowi tidak mau mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta ketika maju sebagai capres dari PDIP.
Lalu bagaimana pandangan ICW tentang JK? Pertama-tama Faisal Basri sudah menegaskan bahwa Jusuf Kalla adalah seorang pembohong karena dia menerima laporan dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan saat itu mengenai dampak sistemik pada bank century:
“Entah apa yang menjadi motif Pak JK meyampaikan berbagai pernyataan yang tidak dilandasi oleh fakta dan bahkan bertentangan dengan pengalaman nyatanya sendiri. Terlepas apa motifnya, masyarakat perlu mengetahui kenyataan yang sebenarnya.Pertama: SMSWakil Presiden RI periode 2004-2008 Jusuf Kalla mengaku tidak pernah menerima pesan singkat atau short message service (SMS) dari Menteri Keuangan saat itu Sri Mulyani soal penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pernyataan JK pun berbeda dari Sri Mulyani yang merasa telah melaporkan melalui pesan singkat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke JK.”
http://m.kompasiana.com/post/read/655567/2/mengapa-pak-jk-terus-mengumbar-bohong.html
Selain itu bukankah ICW sendiri pernah mengkritik bahwa penegakan korupsi di masa pemerintahan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden justru berjalan lambat? Memangnya apa yang membuat ICW yakin kali ini akan berbeda? Saya malah yakin dengan capres petugas partai di sampingnya, penegakan korupsi di era Jokowi-JK justru akan tambah hancur, tambah berantakan dan jungkir balik.
http://www.antikorupsi.org/en/content/setahun-yudhoyono-kalla-icw-pemberantasan-korupsi-lamban
Tentu saja juga jangan dilupakan fakta bahwa Jusuf Kalla dipecat oleh Gus Dur dari posisi menperindag dan kemudian “dipecat” oleh SBY sebagai wapres karena alasan yang sama, yaitu melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/12/n71g5j-golkar-jk-pernah-dipecat-gus-dur-karena-korupsi
http://nasional.inilah.com/read/detail/2108687/adhie-massardi-gus-dur-pecat-jk
http://politik.rmol.co/read/2014/06/10/158957/Soal-Prabowo-Sudah-Dijawab-Istana,-Keraguan-Terhadap-JK-Masih-Ada
Berdasarkan semua fakta di atas rasanya saya menjadi sedih karena melihat para tokoh penggiat anti korupsi dan NGO anti korupsi justru mendukung, memuji dan mempromosikan pasangan yang tidak akan mendorong iklim penegakan anti korupsi ke arah yang makin baik, malah kemungkinan besar pasangan yang didukung ICW, Faisal Basri, Fadjroel Rahman, Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti dan penggiat anti korupsi lainnya justru akan memundurkan perkembangan anti korupsi yang sudah berjalan selama ini.
0 comments:
Post a Comment