Usulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membangun tol laut yang disampaikan di hadapan Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta ratusan pemimpin daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendali Inflasi Daerah 2014 di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu lalu, mendapat reaksi dari Direktur Indonesia Maritime Institute, Dr Y Paonganan
Menurut pakar maritim Indonesia, Y Paonganan, Jokowi tidak paham konsepsi negara maritim karena menggunakan istilah tol yang mana hal itu dapat diartikan membawa paradigma daratan ke laut.
"Menurut hemat saya, Jokowi tidak paham tentang konsep negara maritim. Dengan menggunakan kata “TOL” itu saja sudah kurang tepat, dan secara filosofis tentu keliru," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (22/5).
Ia menjelaskan, seharusnya yang dilakukan dalam kaitan perspektif maritim adalah membenahi sistem pelayaran dengan membangun infrastruktur laut, membangun industri maritim atau perkapalan, dan membangun sentra-sentra ekonomi di daerah timur agar terjadi pemerataan ekonomi nasional. Sehingga sistem logistik nasional bisa normal dengan biaya murah.
"Sebagai contoh, harga satu pak biskuit seharusnya sama di seluruh indonesia. Produksi biskuit di Jakarta harus diangkut ke Papua dengan menggunakan kapal laut. Tentu produsen dalam hal menentukan harga juga memperhitungkan biaya distribusinya. Lalu dengan biaya angkut yang mahal tadi, harga barang juga naik secara dratis. Sistem ini yang harus menjadi perhatian utama dalam melihat NKRI dari perspektif maritim," terang Direktur IMI.
Yang membuat biaya angkut kapal laut tinggi, jelas Y Paonganan, khususnya ke wilayah Timur Indonesia dikarenakan kapal dari jawa yang mengangkut hasil produksi memperhitungkan biaya pulang pergi, karena kuatir kembali tidak ada barang yang diangkut, jadi otomatis biaya jadi double.
"Jika ada kapal besar yang di rencanakan jokowi lalu lalang antar pulau untuk mengangkut komoditas, lantas yang akan mensubsidi siapa? Emang kapal yang akan dia buat energinya pake air laut?," sergah Y Paonganan.
Y Paonganan juga menyarankan agar Jokowi jangan bicara konsep dengan istilah boombastis tapi tidak mengerti substansinya. Dan untuk mencapai cita-citanya itu, Jokowi butuh waktu yang panjang bisa sampai 5 periode presiden, karena hal itu tidak serta merta.
"Banyak tahapan yang harus dilalui karena bicara maritim tidak bicara parsial tapi konprehensif dan terintegrasi, jadi sebaiknya Jokowi memahami dulu konsepsi apa itu negara maritim baru bicara seperti itu. Jangan terus membodohi rakyat," pungkasnya
Ongen, sapaan Direktur IMI yang tengah membuat Perahu Terbang ini pun menyarankan sebaiknya Jokowi mempelajari kembali peta NKRI baru bicara maritim, jangan berpikir bahwa NKRI itu hanya seluas Kota Solo yang cukup dibuatkan bus besar untuk bolak-balik antar lokasi.
Seperti diberitakan, dalam Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendali Inflasi Daerah 2014, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia itu negara maritim, mestinya ada tol laut yang menghubungkan Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua dan untuk itu tol laut harus dibangun agar biaya kirim barang menjadi murah.
Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya juga yakin harga barang di seluruh pulau-pulau Indonesia akan merata dengan adanya tol laut.
"Tiap hari kapal besar harus ada yang lewat. Dengan adanya kapal besar, kapasitas angkut barang jadi lebih murah, sekali kirim bisa banyak barang yang diangkut. Saya yakin harga semen yang di Jawa Rp 50 ribu dan di Papua Rp 1 juta dapat berubah dan sama merata di semua pulau," ujar Jokowi ketika itu. [rmol]
0 comments:
Post a Comment