Isu penggiringan pemilih oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Pemilu Presiden 2014 ini sangat merugikan bangsa Indonesia. Justru arah isunya semakin terbaca, bukan lagi pada ketidaknetralan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tapi lebih pada menyasar upaya pembubaran Komando Teritorial milik TNI maupun Polri. Demikian dikatakan Jaka Setiawan selaku Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pusat HAM Islam Indonesia (PUSHAMI).
"Upaya pembubaran dan pembekuan ini kalau kita tinjau secara historis merupakan cita-cita Partai Komunis Indonesia (PKI). Kini upaya tersebut masif dilakukan oleh kelompok liberal dan gerakan kiri radikal," ujar Jaka kepada Suara Islam Online, Selasa (10/6/2014).
Ia menilai, dalam momen pilpres saat ini justru lebih berbahaya apa yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kita lihat faktanya, kalau Babinsa hanya mendata masyarakat tapi kalau PDIP jelas memata-matai masjid. Bahkan relawan pendukung Jokowi-JK usai inteli masjid kemudian melaporkan juru khutbah ke Polisi," ungkap Jaka.
"Selain inteli Masjid, koalisi merah yang dipimpin PDIP ini juga ingin menghapus Perda Syariah. Inikan lebih berbahaya dari Babinsa dan Babinkamtibmas," tambahnya.
(suaraislam)
0 comments:
Post a Comment