Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa syariah itu mengatur aqidah, ibadah dan muamalah. Kalau untuk ibadah dan aqidah, tak perlu diatur dalam perda. Al Quran, kata dia, punya kedudukan lebih tinggi dari pada perd, ketika ditanyai oleh seorang Mahasiswa dalam sesi tanya jawab di Aula Markas besar Pemenangan Jokowi-JK di Padang.
Lebih lanjut JK mengatakan bahwa, kalau persoalan ini diatur dalam perda maka tak akan ada beda antara Bupati dan Tuhan.
Pernyataan JK ini mendapatkan reaksi dari pakar aqidah Indonesia yang juga Dosen Pasca Sarjana IAIN Bandung Doktor Daud Rasyid, MA yang menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah pendapat orang liberal.
"Ungkapan tersebut adalah ungkapan orang liberal yang menutupi hakikat jati dirinya yang tidak suka pada undang-undang bertemakan keislaman." ungkap ustadz Daud ketika dihubungi oleh kasurau.com.
Ustadz daud Rayid juga mengatakan bahwa ungkapan tersebut adalah cara berfikir yang ngawur karena Khalifah, Imam, Amir telah lama menegakkan syariat namun tidak pernah mengatakan hal yang demikian.
"Ungkapan tersebut adalah ungkapan ngawur. Karena khalifah, imam, amir telah lama menegakkan syariat. tapi tidak pernah kata-kata ini keluar sedikitpun dari mereka" tambah ustadz Daud.
Pernyataan JK ini juga bertolak belakang dengan jabatan yang dianutnya sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), yang seharusnya lebih memahami kepemimpinan dalam islam dan lebih memiliki visi dan misi kepemimpinan islam yang lebih baik.
"Jabatan organisasi keislaman saat ini, lebih banyak berpatokan pada figur bukan pada kompetensi. Maka, jabatan apa yang disandangnya saat ini tidaklah menjadi patokan akan kompetensi dan kepahamannya pada islam" tambah ustadz Daud Rasyid.
Ustadz Daud Rayid juga berpesan kepada ummat islam. Agar lebih teliti dalam memilih capres kali ini. Karena masing-masing capres telah menunjukkan keberpihakannya pada iman dan pada kekufuran.
(fgz/kasurau)
0 comments:
Post a Comment