PKS berhasil memperdaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, telah membuatnya tidak bisa bersikap tegas, karena sikap partai putih itu sendiri mendua, terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
Namun, baik PKS maupun sama-sama dituntut untuk bersikap tegas. PKS harus membuat keputusan yang jelas mengenai posisinya mengenai BBM. Sedangkan Presiden SBY juga dituntut tegas dalam menyikapi posisi PKS yang tidak jelas itu.
Namun, kedua belah pihak itu diyakini sama-sama dalam posisi saling menunggu. Demikian yang terangkum dari pendapat dua pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris dan Siti Zuhro yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (15/06).
Menurut Syamsuddin Haris, sikap PKS itu memang tidak etis, karena setengah-setengah. Melalui menterinya yang berada di kabinet, mendukung rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM. Sedangkan melalui DPP dan fraksinya di DPR, PKS masih menolak rencana pemerintah tersebut.
“PKS sudah bikin SBY serba salah. Tetapi sebenarnya sikap PKS itu tidak etis, karena masih setengah-setengah
dalam mengambil keputusan tentang harga BBM. Kalau berpolitik itu, harus konsisten, harus menerima konsekuensi logisnya. SBY juga harus tegas sikapnya,” ujar dia.
Sedangkan Siti Zuhro mengatakan, Presiden SBY sebagai Ketua Setgab Parpol Koalisi yang mestinya bersikap tegas. Pasalnya, jika mengharapkan perubahan sikap PKS, akan sia-sia saja. Untuk itu, SBY dalam membuat keputusan, harus jelas dan konkret, sepanjang berkaitan dengan anggota Setgab.
“SBY sebagai Ketua Setgab dan Ketum Partai Demokrat serta Presiden RI, harus tegas. Namun, sebaiknya juga perlu mempertimbangkan secara serius keberadaan PKS dalam koalisi Setgab. Tidak pantas untuk bersikap menunggu,” jelas Siti Zuhro.
Diungkapkan, sikap PKS yang kerap berlawanan dengan pemerintah akan berdampak buruk bagi kinerja pemerintahan SBY. Sikap ini akan memperburuk wajah perpolitikan Indonesia, karena membiarkan terciptanya konflik serta meminimalkan lesson learned format koalisi. “SBY punya banyak pilihan, tetapi berani atau tidak bersikap tegas,” tuturnya.
Seperti diketahui, sepak terjang PKS belakangan ini, menjadi sorotan tajam, karena adanya dua sikap di tubuh partai tersebut. Tiga menteri PKS yang duduk di kabinet menyatakan setuju kenaikan harga BBM. Sedangkan Fraksi dan DPP PKS dengan tegas menolaknya. Sementara Majelis Syuro PKS belum mengambil sikap resmi.(baratamedia/suaranews)
0 comments:
Post a Comment