Monday, 21 July 2014
Mengapa SBY Mendadak Pecat Kepala Staf TNI AD, Ini Alasannya?
Presiden malam ini mendadak memberhentikan Kepala Staf TNI AD, Jenderal Budiman. Masih ingat kan soal pidato SBY tanggal 2 Juni yang membocorkan adanya sekelompok jenderal TNI/Polri berkonspirasi untuk memenangkan salah satu capres yang patut diduga konstestan nomor 2.
Para jenderal pembelot tersebut bahkan menyebut SBY sebagai "kapal karam" yang sudah harus ditinggalkan anak buahnya.
"Saya tahu info ini. Ini bentuk subordinasi, harus hati-hati. Saya itu panglima tertinggi TNI-Polri," kata SBY di Kementerian Pertahanan, Senin, 2 Juni 2014. (pernyataan SBY yang dimuat oleh berbagai media).
Lebih lanjut SBY menegaskan: "Jangan tergoda, meski mungkin ditawarkan adanya jabatan teras politik," kata SBY.
Artinya uang cukong dan janji jabatan oleh kubu Jokowi bukan hanya mengalir ke politisi partai, media massa dan kelompok-kelompok terkait. Namun, sekelas institusi TNI/Polri pun sudah tersusupi oleh agenda busuk mereka.
Pantas saja KPU terlihat dengan jelas berada dalam kepungan tekanan pihak-pihak dimaksut, sehingga proses rekapitulasi suara yang dilakukan berlangsung curang dan tidak transparan.
Menurut saya, kalau sudah demikian maka Prabowo dan seluruh rakyat di negeri ini harus bangkit lakukan perlawanan. Selamatkan NKRI dari jaringan hitam pengusung capres boneka yang menipu rakyat !
Demikian Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 mengungkap desas-desus yang berkembang.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberhentikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, Serah terima jabatan akan dilakukan pada 25 Juli mendatang sebagaimana dipaparkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad Basya menyatakan, pergantian itu sudah mendapat persetujuan Presiden. Tiga nama kandidat dengan bintang tiga di pundak sudah diajukan untuk dipilih SBY.
Mereka adalah Wakil KSAD Letjen M Munir, Panglima Kostrad Letjen Gatot Nurmantyo, dan Sesjen Wantannas Letjen Waris. Menurut Fuad, sedianya pergantian memang akan dilakukan pada 25 Juli mendatang. "Tapi, tergantung Keputusan Presiden. (Keppres). Kalau Keppres-nya turun, akan segera diatur," ujarnya.
Mencuatnya kabar mengejutkan itu tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa sebulan lalu. Ketika itu, SBY berinisiatif menggelar apel perwira tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan. Pada 2 Juni, SBY menyebut pertemuan itu sebagai commander call. SBY mengungkapkan kegeramannya ke jajaran TNI/Polri. Secara terang-terangan ia mengatakan ketidaksukaannya dan mencium adanya gelagat petinggi TNI/Polri yang mencoba menari-narik prajurit ke ranah politik praktis sebagai dilansir ROL.
Bahkan, dalam upaya itu, oknum perwira itu dianggapnya telah menghasud para prajurit dengan mengatakan tidak perlu mendengarkan presiden yang sekarang. Meski presiden adalah panglima tertinggi dalam TNI tetapi dianggapnya sebagai kapal karam yang tak perlu lagi didengar.
"Tidak perlu mendengar presiden kalian kan itu kapal karam. Kapal karam itu kapal yang sudah mau tenggalam, berhenti, mau selesailah maksudnya begitu. Lebih baik mencari kapal baru yang tengah berlayar dan matahari yang masih bersinar. Saya tahu. Saya mendengar," katanya (2/6).
Dalam kesempatan itu, secara tegas, SBY mengatakan agar perwira yang ingin terjun ke dunia politik sebaiknya mengundurkan diri kepadanya. Ia memastikan akan memberikan izin.
Yang tak diinginkannya, perwira tersebut menggunakan jabatan tingginya di jajaran TNI/Polri untuk menarik prajurit ke dunia politik dan membelot dari sumpahnya sebagari prajurit. [dbs/abdullah/voa-islam.com]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment